NU: Satu Abad Khidmah, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Oleh: Ahmad Rifandi
Presiden Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso
Bondowoso – Satu abad Nahdlatul Ulama bukan sekadar penanda umur organisasi, melainkan momen pengadilan sejarah. Pada usia ini, NU tidak lagi bisa berlindung di balik jasa masa lalu. Pertanyaannya bukan apa yang pernah dilakukan NU, tetapi apa yang sedang dan akan ia bela hari ini.NU lahir dari kesadaran ulama bahwa agama harus berpihak pada realitas umat. Khidmah menjadi arah geraknya: pengabdian yang membumi, tidak netral, dan tidak steril dari persoalan sosial. Pilihan ini membuat NU tumbuh di desa-desa, pesantren, dan komunitas yang selama ini hidup di pinggiran struktur negara. Sejarah mencatat, ketika keberpihakan itu diuji secara ekstrem, NU tidak ragu mengambil sikap. Resolusi Jihad 1945 menegaskan bahwa mempertahankan tanah air dari penjajahan adalah kewajiban agama. Di titik itu, NU berdiri tegak sebagai kekuatan moral yang siap menanggung risiko sejarah.
Namun konteks hari ini jauh lebih rumit. Ancaman tidak lagi datang dalam bentuk kolonialisme bersenjata, melainkan melalui oligarki ekonomi-politik, eksploitasi sumber daya, dan kebijakan pembangunan yang sering mengorbankan ruang hidup rakyat. Ironisnya, banyak dari dampak itu justru dirasakan oleh warga NU sendiri: petani, nelayan, buruh, dan santri desa.Di sinilah NU diuji. Ketika sebagian elitnya berada dekat dengan pusat kekuasaan, jarak antara struktur organisasi dan realitas jamaah makin melebar. Khidmah yang semestinya menjadi keberpihakan sosial berisiko direduksi menjadi stabilisasi politik. Kritik dianggap mengganggu harmoni, padahal harmoni tanpa keadilan hanyalah ketenangan semu.
NU hari ini juga menghadapi krisis lain yang lebih sunyi: krisis keteladanan struktural. Organisasi yang besar sering kali tergoda untuk menyakralkan dirinya sendiri. Nama NU dijadikan legitimasi, bukan tanggung jawab. Padahal tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah justru lahir dari keberanian berpikir, berdebat, dan melakukan muhasabah,bukan dari kepatuhan tanpa jarak.
Generasi muda NU membaca situasi ini dengan cara yang berbeda. Mereka hidup di ruang digital, menyaksikan ketimpangan secara langsung, dan tidak lagi puas dengan narasi simbolik. Mereka tidak menolak NU, tetapi menuntut NU lebih jujur pada nilai yang diklaimnya sendiri. Jika suara ini diabaikan, NU berisiko ditinggalkan oleh generasi yang seharusnya menjadi penopang abad keduanya.
Namun di tengah problem itu, NU masih menyimpan peluang besar. Jaringan sosialnya luas, basis kulturalnya kuat, dan tradisi etiknya dalam. NU tidak harus menjadi oposisi permanen, tetapi harus menjaga jarak etis dari kekuasaan. Tanpa jarak itu, NU kehilangan fungsi moralnya; dengan jarak itu, NU justru relevan.
Satu abad NU seharusnya menjadi titik balik: dari organisasi yang besar menuju organisasi yang berani. Berani mengkritik ketika umat dirugikan, berani berbeda ketika keadilan dipertaruhkan, dan berani kembali menempatkan khidmah sebagai sikap politik paling dasar.
Sejarah tidak akan mengingat NU karena kedekatannya dengan penguasa, melainkan karena kesetiaannya pada umat di saat keberpihakan menjadi mahal. Di sanalah NU diuji hari ini dan di sanalah masa depannya ditentukan.
