Pendidikan Bondowoso: Antara Kepatuhan Layanan dan Kegagalan Transformasi Manusia
Oleh : Ahmad Rifandi
Presiden Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso
Bondowoso – Pendidikan di Bondowoso kerap dinilai menunjukkan kemajuan dari sisi administratif. Hal ini tercermin dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebesar 78,68, yang menandakan bahwa kewajiban dasar penyediaan layanan pendidikan relatif telah dipenuhi. Sekolah tersedia, akses dasar berjalan, dan indikator formal tampak terpenuhi. Namun pendidikan tidak dapat diukur semata dari keberadaan layanan. Ia harus dibaca dari dampaknya terhadap kualitas manusia yang dihasilkan.
Ketika indikator pendidikan dibaca secara lebih menyeluruh, data justru menunjukkan persoalan yang lebih serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso masih berada pada angka 71,72 dan menempati peringkat ke-31 di Jawa Timur. Posisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum berkontribusi kuat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lebih mengkhawatirkan lagi, angka melek huruf justru menurun 2,42 poin menjadi 85,77. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan sinyal bahwa pendidikan di Bondowoso gagal menjaga keberlanjutan literasi, terutama pada kelompok masyarakat dewasa.
Kondisi tersebut diperparah oleh umur harapan hidup Bondowoso yang hanya 73,47 tahun,terendah di kawasan Sekarkijang. Rendahnya indikator ini menunjukkan lemahnya dampak pendidikan terhadap kesadaran kesehatan, pola hidup, dan daya tahan sosial masyarakat. Pendidikan yang efektif seharusnya tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk cara hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih berdaya dalam jangka panjang.
Jika seluruh indikator ini dibaca bersama, maka satu kesimpulan menjadi jelas: pendidikan di Bondowoso lebih berhasil memenuhi standar layanan daripada mentransformasikan manusia. Pendidikan hadir secara administratif, tetapi belum efektif memperkuat literasi, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun kapasitas berpikir kritis masyarakat. Sekolah berjalan, namun manusia belum sepenuhnya bertumbuh.
Masalah ini tidak dapat semata-mata dibebankan pada satuan pendidikan. Ia bersifat struktural dan mencerminkan orientasi kebijakan pendidikan daerah yang masih berfokus pada kepatuhan indikator, serapan anggaran, dan laporan kinerja. Dalam kerangka ini, keberhasilan pendidikan diukur dari apa yang disediakan, bukan dari apa yang dihasilkan. Akibatnya, capaian administratif dapat meningkat tanpa diikuti perbaikan kualitas manusia.
Untuk keluar dari situasi ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu melakukan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan. Fokus evaluasi harus diarahkan dari pemenuhan SPM menuju hasil nyata pembangunan manusia. Penurunan angka melek huruf menuntut adanya intervensi literasi dewasa yang serius melalui pendidikan nonformal dan berbasis komunitas, bukan hanya mengandalkan sekolah formal. Di saat yang sama, peningkatan kualitas pembelajaran harus diprioritaskan melalui penguatan kapasitas guru dan manajemen sekolah, bukan sekadar pembangunan fisik.
Lebih jauh, rendahnya umur harapan hidup menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan harus diposisikan sebagai instrumen pembentuk kesadaran hidup sehat dan berkelanjutan, dengan sinergi nyata antara sekolah, layanan kesehatan, dan program sosial. Selain itu, sistem evaluasi kinerja pendidikan daerah perlu diubah, dari sekadar menilai kepatuhan administratif menjadi menilai perbaikan indikator hasil seperti literasi fungsional, kualitas hidup, dan peningkatan IPM secara konsisten.
Pada akhirnya, pendidikan tidak boleh direduksi menjadi urusan gedung, kurikulum, dan anggaran. Pendidikan adalah soal manusia,apakah mereka tumbuh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Selama kebijakan pendidikan di Bondowoso masih berhenti pada pemenuhan standar layanan, maka kemajuan yang dicapai akan terus bersifat semu. Di titik inilah evaluasi pendidikan Bondowoso seharusnya dimulai, dan dari sinilah arah perbaikannya mesti ditentukan.
